Bagaimana Hukumnya Kawin Kontrak Menurut Agama Islam?

Bagaimana hukumnya kawin kontrak menurut agama islam?

 

Jawaban:

Dalam fikih islam diistilahkan sebagai nikah mut`ah. Yang dimaksud nikah mut’ah adalah, seorang lelaki menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya.

Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata thalak dan tanpa warisan.

Bentuk pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar atau upah dan menentukan batas waktu tertentu. Misalnya tiga hari atau lebih, atau kurang. Biasanya tidak lebih dari empat puluh lima hari; dengan ketentuan tidak ada mahar kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan dan tidak ada iddah kecuali istibra` yaitu satu kali haidh bagi wanita monopouse, dua kali haidh bagi wanita biasa, dan empat bulan sepuluh hari bagi yang suaminya meninggal, dan tidak ada nasab kecuali jika disyaratkan.

Model pernikahan seperti ini sangat masyhur di kalangan aliran syiah imamiyah yang ada sekarang ini.

Jadi, rukun nikah mut’ah -menurut Syiah Imamiah- ada 4 :

  1. Shighat, seperti ucapan : “aku nikahi engkau”, atau “aku mut’ahkan engkau.”
  2. Calon istri, dan diutamakan dari wanita muslimah atau kitabiah.
  3. Mahar, dengan syarat saling rela sekalipun hanya satu genggam gandum.
  4. Jangka waktu tertentu.

Dalam islam, nikah mut’ah telah diharamkan dengan dalil Kitab, Sunnah dan Ijma’ atau kesepakatan ulama, dan juga secara akal.

Keharaman nikah mut’ah berdasarkan firman Alloh

Alloh berfirman:

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Maarij : 29-31)

Alloh menerangkan, sebab disahkan berhubungan badan hanya melalui dua cara. Yaitu: nikah shahih dan perbudakan. Sedangkan wanita mut’ah, bukanlah istri dan bukan pula budak.

Alloh berfirman:

“Dan barangsiapa di antara kamu yaitu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaanya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Alloh mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji yaitu zina, maka atas mereka separo hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka bersuami. Kebolehan mengawini budak itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. an Nisaa’: 25)

Dalam ayat ini ada dua alasan.

Pertama, jika nikah mut’ah diperbolehkan, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukannya bagi orang yang kesulitan menjaga diri atau keperluan untuk menikahi budak atau bersabar untuk tidak menikah.

Kedua, ayat ini merupakan larangan terhadap nikah mut’ah, karena Alloh berfirman “karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka.”

Sebagaimana diketahui, bahwa nikah seizin orang tua atau wali, itulah sebenarnya nikah yang disyariatkan, yaitu dengan wali dan dua orang saksi. Adapun nikah mut’ah, tidak mensyariatkan demikian.

Nikah dengan cara seperti ini juga diharamkan berdasarkan dalil dari Sunnah

Dari Rabi` bin Sabrah, dari ayahnya rodhiallohu ‘anhum, bahwasanya ia bersama Rosululloh sholallohu ‘alahi wasallam, lalu beliau bersabda: “Wahai, sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut’ah dengan wanita. Sesungguhnya Alloh Subhanahu wa Ta’ala telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada mereka , maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan.” (HR. Muslim)

Dari beliau, juga berkata: “Rosululloh sholallohu ‘alahi wasallam memerintahkan kami untuk mut’ah pada masa penaklukan kota Mekkah, ketika kami memasuki Mekkah. Belum kami keluar, beliau telah mengharamkannya atas kami.” (HR. Muslim)

Dari Muhammad bin Ali (yang dikenal dengan sebutan Muhammad bin Hanafiah), bahwa ayahnya Ali bin Abu Thalib berkata kepada Ibnu Abbas rodhiallohu ‘anhuma: “Sesungguhnya Nabi sholallohu ‘alahi wasallam melarang mut’ah dan daging keledai pada masa Khaibar.” (HR. Muslim)

Adapun dalil dari ijma`, para ulama ahlus sunnah telah menyebutkan, bahwa para ulama telah sepakat tentang haramnya nikah mut’ah. Di antara pernyataan tersebut ialah:

Imam Thahawi berkata,”Umar telah melarang mut’ah di hadapan para sahabat Rosululloh sholallohu ‘alahi wasallam, dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Ini menunjukkan, bahwa mereka setuju dan menuruti apa yang telah dilarang. Dan juga bukti Ijma’ mereka atas larangan tersebut adalah, bahwa hukum tersebut telah dihapus.

Qadhi Iyadh berkata, “Telah terjadi Ijma’ dari seluruh ulama atas pengharamannya, kecuali dari kalangan Rofidhoh yaitu kelompok Syi’ah.”

Dan juga disebutkan oleh al Khattabi: “Pengharaman mut’ah nyaris menjadi sebuah Ijma’, maksudnya Ijma’ kaum Muslmin, kecuali dari sebagian Syi’ah.”

Adapun alasan dari akal:

 

  1. Sesungguhnya nikah mut’ah tidak mempunyai hukum standar, yang telah diterangkan dalam kitab dan Sunnah dari thalak, iddah dan warisan, maka ia tidak berbeda dengan pernikahan yang tidak sah lainnya.
  2. ‘Umar telah mengumumkan pengharamannya di hadapan para sahabat pada masa khilafahnya dan telah disetujui oleh para sahabat. Tentu mereka tidak akan mengakui penetapan tersebut, jika pendapat ‘Umar tersebut salah.
  3. Haramnya nikah mut’ah, dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkannya sangat banyak. Di antaranya;
    1. Bercampurnya nasab, karena wanita yang telah dimut’ah oleh seseorang dapat dinikahi lagi oleh anaknya, dan begitu seterusnya.
    2. Disia-siakannya anak hasil mut’ah tanpa pengawasan sang ayah atau pengasuhan sang ibu, seperti anak zina.
    3. Wanita dijadikan seperti barang murahan, pindah dari tangan ke tangan yang lain, dan sebagainya.

Wallohu a`lam

 

Sumber: Naskah TJS Edisi 160 Nomor 4

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *