Hukum Cashback Dalam Islam

Bagaimana hukumnya cashback bila memakai ovo atau sejenisnya?

Biasanya kan kalo kita isi ovo terus dipake belanja di toko tertentu pake saldo ovo, bisa dapet poin ovo.

Poin ini dianggap sebagai uang juga, yang bisa untuk pembayaran juga.

 

Jawaban:

Dalam kajian fiqh muamalah maaliyah, permasalahan ini sering disebut dengan istilah dho’ wa ta’ajjal. Artinya segerakan waktu pelunasan, kamu akan saya beri potongan.

Sehingga bentuknya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk mengurangi nilai utang, karena gharim atau debitur bisa melunasi lebih cepat.

Ada 3 pendapat mengenai masalah dho’ wa ta’ajjal, kesepakatan memberikan potongan karena pelunasan pembayaran lebih cepat:

Pertama, kesepakatan ini dilarang. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam as-Syafi’i, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad.

Pertimbangan yang mereka sampaikan bahwa bentuk transaksi ini tidak berbeda dengan menambah nilai utang karena ada penundaan.

Dan ulama sepakat, menambah nilai utang karena penundaan, hukumnya haram.

Sebagai ilustrasi, si A membeli barang X kepada si B denga harga 100 juta secara kredit 1 tahun. Si B menjanjikan, jika si A bisa melunasi 6 bulan lebih cepat, ada cashback 5 juta.

Menurut pendapat jumhur, hakekat dari transaksi yang terjadi, si A membeli barang X dengan harga berbeda untuk masa cicilan yang berbeda;

[1] harga 95 juta untuk masa cicilan 6 bulan.
[2] harga 100 juta untuk masa cicilan 1 tahun.

Sehingga selisih nilai 5 juta, merupakan pengganti dari masa percepatan cicilan selama 6 bulan.

Dan menurut ulama Hambali, percepatan maupun keterlambatan cicilan, tidak boleh digantikan dengan uang.

Dari al-Miqdad bin Aswad, beliau bercerita, saya memberi utang seseorang sebesar 100 dinar,
lalu aku sampaikan kepadanya, “Segera bayar 90 dinar, saya potong yang 10 dinar.”

Orang ini setuju. Lalu aku ceritakan hal ini kepada Rosululloh sholallohu ‘alaihi wasallam dan beliau bersabda, “Kamu telah makan riba dari Miqdad dan memberikan riba itu kepadanya.” (HR. al-Baihaqi dalam sunannya).

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa, kesepakatan ini dibolehkan

Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, Ibnul Qoyim, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnul Qoyim menyebutkan bahwa ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Zufar dari Hanafiyah.

Alasan Ibnul Qoyim yang membolehkan hal ini, karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan.

Sementara kesepakatan ini bentuknya mengurangi beban pembayaran, sebagai ganti dari pengurangan waktu pelunasannya.

Sehingga menurut Ibnul Qayyim, masing-masing mendapat manfaat, dan di sana tidak ada riba, baik secara hakiki, bahasa, maupun ‘urf atau kebiasaan setempat. Karena riba itu di tambahan, dan di sini itu tidak ada.

Beliau juga membantah pendapat jumhur yang melarang, dengan alasan itu mirip riba.

Kata Ibnul Qoyim, mereka yang mengharamkan kesepakatan ini, mengqiyaskan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas berbeda antara orang mengatakan, “Lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya.” Dengan orang mengatakan, “Lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100rb.”
Bagaimana ini bisa disamakan?

Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula ijma’, maupun qiyas yang shohih.

Sementara riwayat yang menjadi acuan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ketika memerintahkan untuk mengusir yahudi Bani Nadhir yang berkhianat,datang beberapa orang di antara mereka
dan mengatakan kepada Rosululloh,

“Wahai Nabi Alloh, engkau memerintahkan untuk mengusir kami, sementara kami masih punya urusan utang piutang yang belum lunas.” Kemudian Nabi memberi saran, “Berikan potongan dan segerakan pembayarannya.” (HR. Daruquthni dan Baihaqi dalam al-Kubro)

Ketiga, ketentuan ini dibolehkan khusus untuk akad mukatabah, sementara untuk akad yang lain tidak dibolehkan.

Ini merupakan pendapat Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah dalam salah satu riwayat.

Akad mukatabah adalah menjanjikan budak untuk merdeka jika bisa membayar sekian dinar selama rentang waktu sekian.

Dianjurkan jika bisa melunasi lebih cepat untuk diberi potongan. Karena berarti menyegerahkan pembebasan budak yang itu dianjurkan. (Lihat Kitab I’lamul Muwaqqi’in).

Adapun pendapat yang kuat menurut kami, sebagaimana keputusan yang tertera dalam beberapa lembaga fatwa kontemporer, seperti Lajnah Daimah, Baitut Tamwil Kuwait,
dan Majma’ al-Fiqh al-Islamikonferensi Fiqh di bawah al-Muktamar al-Islami pada muktamar ke-7 tahun 1412 (Hijriyyah), membolehkan kesepakatan adanya potongan karena percepatan pelunasan cicilan (dha’ wa ta’ajjal).

Pertimbangan terbesar mereka adalah bahwa dalam kesepakatan ini tidak ada riba sama sekali.

Justru ini kebalikan dari riba. Sehingga hukum asalnya dibolehkan.

Wallohu a`lam

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *